Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

            Kehidupan Ekonomi nasional Indonesia yang baru merdeka masih sangat terbelakang. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersedat-sedat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersedat-sedat.

1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan karena banyak pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah.

2. Terlalu sering berganti kabinet yang menyebabkan program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

3. Belum memiliki pengalaman menata ekonomi secara baik serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

            Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yaitu sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yag ditetapkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara sehingga disebut Gunting Syafruddin. Pada tanggal 19 Maret 1950, berdasarkan surat keputusan menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 Syafruddin mengambil tindakan pemotongan uang. Menurut kebijakan itu uang merah( uang NICA dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Gunting kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang ditunjuk, Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak lagi berlaku. Gunting kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukarkan dengan obligasi Negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar empat puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun.

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengubah uang Rp 2,50 ke atas menjadi separuhnya. dengan demikian, rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp 2,50 keatas hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi idonesa yang saat itu sedang terpuruk utang menumpuk, inflansi tinggi, dan harga melambung.

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Menurut Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo bahwa yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sruktur ekonomi nasional. D kalangan bangsa Indonesia harus segara ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.Program Sumitro in dikenal dengan nama Gerakan Benteng yang dimulai pada bulan April 1950. Pada waktu itu Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan pada kabinet Natsir. Pengusaha Pribumi sangat bergantung pada pemerintah akhirnya program Benteng ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, bahkan ada pegusaha yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah dengan cara mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang diperoleh.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank

Tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. De Javasche Bank dinasionalisasikan dalam rangka mengatasi krisis moneter pada masa Kabinet Sukiman. Pada tanggal 12 Juli 1951 pemerintah menghentikan Dr. Houwik sebagai presiden De Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden De Javasche Bank.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ini ditunjukkan untuk memajukan pengusaha pribumi. Untuk memajukan ekonomi pengusaha pribumi (Ali) harus bekerja sama dengan pengusaha nonpribumi (Baba).  Menteri perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memprakarsai system ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dari pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit.

e. Persaingan Finansial Ekonomi (finek)

Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi yang dipimpin oleh anak Agung Gede Agung ke Jenewa untuk merundingkan masalah Finansia ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yaitu sebagai berikut.

a. Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

b. Hubungan Finek Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

c. Hubungan Finek didasarkan pada UU Nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

      Belanda tidak mau  menandatangani rencana persetujuan tersebut, kemudian pemerintah RI mengambil lengkah sepihak dengan membubarkan uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari keterkaitan ekonomi dengan Belanda.